Social Icons

SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

Pages

Rakor BSM 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bekasi H. Shobirin, S.Ag., M.Si. didampingi Kasi Dikmad Dra. Nani Mulyani, M.Pd. sedang membuka acara Rakor BSM 2014 di Aula @hom hotel Tambun Bekasi.

Penyerahan Sertifikat Pendidik 2013 UIN Bandung

Penyerahan dari LPTK UIN Bandung di wakili Dekan Fakultas Tarbiyah Prof. Mahmud kepada Kabid PAIS dan Kabid Dikmad Kanwil Propinsi Jawa Barat.

Kompetisi Sain Madrasah

Selamat berlomba, smoga sukses. WE LOVE MADRASAH!!

Pembinaan dan Supervisi Guru Madrasah

Kepala Sub Bagian TU Kementerian Agama Kab. Bekasi Dr. H. Edi Suhadi sedang memberikan arahan di depan guru-guru Madrasah.

Pembinaan dan Supervisi Guru Madrasah

Guru-guru sangat antusis mengikuti acara Pembinaan dan Supervisi.

Pembinaan Guru Penerima Tuprof 2013

Kepala Seksi Kurikulum Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat Harun Aroshid sedang memberikan materi Pembinaan Guru Penerima Tuprof 2013 di Aula Sami Kuring.

Pembinaan Guru Penerima Tuprof 2013

Kepala Seksi Dikmad Kementerian Agama Kab. Bekasi didampingi Ketua Pokjawas sedang membuka acara Pembinaan Guru Penerima Tuprof 2013 di Aula Sindang Reret Karawang.

Pembinaan Guru Penerima Tuprof 2013

Salah satu Narasumber pada acara Pembinaan Guru Penerima Tuprof 2013 di Aula Sindang Reret Karawang.

UPDATE TENTANG NUPTK

NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) merupakan kode identitas unik yang diberikan kepada seluruh Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (Staf) di seluruh satuan pendidikan (Sekolah) di Indonesia.
NUPTK dibangun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas tahun 2006.
Seiring dengan program Reformasi Birokrasi, NUPTK sejak tahun 2011 dikelola oleh Sekretariat Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam perkembangannya, NUPTK menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh seluruh PTK se-Indonesia untuk dapat mengikuti program-program Kementrian lainnya, antara lain:
  • Sertifikasi PTK
  • Uji Kompetensi PTK
  • Diklat PTK, dan
  • Aneka Tunjangan PTK

Mengapa harus VerVal Ulang NUPTK 2013?

UPDATE TENTANG BOS


 

Info terbaru BOS,
tadi pagi KPPN BANDUNG II menolak memproses BOS dengan alasan aplikasi RKAKL belum ada, untuk lebih jelas silahkan tanya langsung ke KPPN BANDUNG II. telp 022-7213401, 7275930
demikian informasi dari tim bos madrasah kemenag prov.jabar


JAWABAN KPPN SETELAH DIKONFIRMASI

Yth. Bapak/Ibu Kamad MI, MTs, Terimakasih atas kepercayaan Bapak kepada Ditjen Perbendaharaan. Terkait pertanyaan Bapak/Ibu, dapat disampaikan sbb: 1. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yg dialami; 2. Dana bisa dicairkan: a) setelah satuan kerja (satker) menerima revisi pembukaan blokir melalui rkakldipa online, dan; b) KPPN menerima Surat Pengesahan Revisi Anggaran dari Ditjen Anggaran, sehingga posisi alokasi dana dalam DIPA Petikan pada Satker dan KPPN dalam posisi sudah tidak diblokir; 3. Terkait blokir DIPA dimaksud, silakan Bapak/Ibu mengkonfirmasi satker Bapak/Ibu untuk berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja satker Bapak/Ibu. Demikian disampaikan agar menjadi maklum. Hormat kami, Layanan Pengaduan Ditjen Perbendaharaan___
Time: 16/05/2013 10:19:04

UNDANGAN PEMBINAAN GURU DPK PADA MADRASAH




Nomor                     : Kd.10.16/III/PP.01.1/ 2756/2013                                                  Bekasi, 10 Mei 2013
Sifat                         : Penting
Lampiran : -
Perihal                     : Undangan Pembinaan



                                Kepada Yth,
                                Guru DPK Pada Madrasah
                                Di lingkungan Kementerian Agama Kab.Bekasi
                                Di_
                                                Bekasi


                                Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga kita semua selalu dalam Rahmat dan Lindungan Allah SWT. Amin

TITIMANGSA RAPORT TANGGAL 22 JUNI 2013

PENDATAAN GURU RA/MADRASAH CALON PENERIMA BANTUAN TA 2013

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Dalam rangka persiapan pemberian bantuan tahun anggaran 2013 kepada guru RA/Madrasah (PNS dan Non PNS), bersama ini kami minta agar mengisi form terlampir sebagai bahan dimaksud, dan disampaikan segera mungkin ke email Mapenda. (Via PC dan KKM).
Paling lambat tanggal 13 Mei 2013 Jam 10.00. lewat dari waktu tersebut ditinggal.

Jazakallah

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kasi Penma
TTD

Dra. NANI MULYANI, M.Pd.


Form didownload disini

PEMBERKASAN PENCAIRAN BAGI PESERTA SERTIFIKASI LULUS TAHUN 2012

SILAHKAN BAPAK/IBU SEGERA MENGUMPULKAN BERKAS PENCAIRAN SERTIFIKASI 2013.
  • PNS DIKUMPULKAN DI MR. AGUS
  • NON PNS DIKUMPULKAN DI PAK GOFUR
PERSYARATAN SBB:
  1. BIODATA
  2. FOTO COPY REKENING (BRI UTK PNS DAN BNI UTK NON PNS)
  3. FOTO COPY SERTIFIKAT SERTIFIKASI RANGKAP 4
  4. FOTO COPY SK YAYASAN YANG TERAKHIR DILEGALISIR
  5. FOTO COPY SK TERAKHIR DILEGALISIR (KHUSUS PNS)
  6. FOTO COPY SK KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR (KHUSUS PNS)
  7. FOTO COPY DAFTAR GAJI DILEGALISIR (KHUSUS PNS)
  8. FOTO COPY NPWP
  9. SPMT BEBAN KERJA 24 JAM DITANDATANGANI PENGAWAS DAN KEPALA MADRASAH/SEKOLAH SEMESTER GENAP TAHUN 2013. (6 BULAN SAMPAI JUNI)
  10. FOTO COPY JADWAL MENGAJAR
  11. FOTO COPY NUPTK
  12. SURAT KETERANGAN AKTIF MENGAJAR
  13. BERKAS DIBUAT  RANGKAP 1 DENGAN MAP SNEL HECHTER
  • GURU PNS KEMENAG WARNA MERAH
  • GURU NON PNS WARNA BIRU

SURAT TTG PERLUNYA AKTE KELAHIRAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENERIMAAN SISWA BARU

SILAHKAN DIDOWNLOAD DISINI

AKSI DEMO PGSI DIDEPAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA JAKARTA


Guru-guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menggelar aksi di Kementerian Agama. Para guru ini mempersoalkan kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif terhadap guru-guru swasta. Ketua Umum PGSI M Fatah mengatakan, pemerintah tidak membantu guru swasta untuk segera diproses penyetaraan golongan (inpassing) yang sudah menjadi amanat dalam UU Guru dan Dosen.

Peserta demo ditemui langsung oleh Nur Syam yang didampingi Sesditjen Pendis, Kamaruddin Amin. Turut hadir juga Kepala Biro Kepegawaian, Mahsusi. Setidaknya ada 3 (tiga) persoalan yang disampaikan PGSI dan disampaikan langsung oleh ketua asosiasi, Muhammad Fatah. 

Pertama, persoalan inpassing. Menurut Fatah, banyak guru-guru yang belum di-inpassing, padahal sudah lulus sertifikasi. Akibatnya, tunjangan profesi yang diberikan belum disesuaikan besarannya atau masih dipukul rata.